Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I guna mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), rekonsiliasi yang berlangsung selama empat hari Jumat-Senin (11-14/7)  bertempat di Hotel 100 Sunset 2 Bali. Acara di hadiri oleh Sekretaris Utama BMKG, Kepala BBMKG Wilayah III Denpasar, Pejabat Eselon III-IV BMKG Pusat, Kepala UPT Provinsi,  Perwakilan Kementerian Keuangan dari DJKN dan DJPB, 3 Satker Mandiri dari Pusdiklat, Puslitbang dan Inspektorat,  serta diikuti sebanyak 143 orang dari 47 UPT yang berada di Balai Wilayah III.

Tujuan dilaksanakan Rekonsiliasi adalah untuk melakukan penyusunan Laporan Keuangan yang akurat dengan presisi tinggi, dan juga memastikan realisasi belanja modal pada SAKPA sudah tercatat seluruhnya pada SIMAK-BMN, dengan demikian Laporan Keuangan dan BMN BMKG bisa tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik secara administrasi, keakuratan datanya, maupun kebenaran materinya, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni yang telah diraih niscaya dapat dipertahankan, dikatakan I  Wayan Suwardana, SE. MM,  Kepala Balai Besar MKG Wil. III dalam sambutan laporan ketua penyelenggara.

Secara resmi acara Rekonsiliasi dibuka oleh Sekretaris Utama BMKG Soepriyo, Dipl. AIT. S.Si pada  jumat malam (11/7), dalam sambutannya menyampaikan bahwa rekonsiliasi ini memiliki nilai penting dan strategis. Pertama, Rekonsiliasi merupakan bagian dari mekanisme fasilitas penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian/Lembaga kepada Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan, yaitu untuk menghasilkan keakuratan dan ketepatan waktu laporan keuangan kepada Menteri Keuangan.

Kedua, rekonsiliasi merupakan wahana untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BMKG oleh BPK RI. Dan ketiga, selama rekonsiliasi akan disampaikan sosialisasi peraturan baru terkait dengan pengolahan Dana APBN dalam peraturan baru tersebut telah dilakukan perubahan-perubahan yang sangat fundamental dalam mendorong percepatan realisasi pembangunan, peningkatan fungsi kontrol pada tingkat pelaksanaan pembangunan, pengelola anggaran dan kontrak guna mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BMKG.

Lebih lanjut Soepriyo dengan tegas mengatakan bahwa output dari rekonsiliasi ini adalah untuk menghasilkan laporan Keuangan BMKG yang berkualitas, akuntabel dan transparan serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan ini sekaligus untuk mempertahankan Opini WTP (Murni) terhadap laporan keuangan BMKG 2014 yang akan datang.

Rekonsiliasi Keuangan Semester I Tahun 2014  BBMKG Wilayah III ini mengangkat tema Dengan Reformasi Birokrasi Kita Tingkatkan Integritas dan Profesionalisme Pengelola Keuangan Untuk Menghasilkan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Transparan Di Seluruh Satker BMKG.