Jakarta, Rapat Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester II tahun 2015 untuk Balai Besar MKG Wilayah III, hari ini (18/1) secara resmi dimulai. Rapat tersebut berlangsung di Aula kantor Balai Besar MKG Wilayah III, Denpasar, dari tanggal 18-21 Januari 2015. Rapat yang mengangkat tema `Dengan Semangat Rekonsiliasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual Semester II Tahun 2015 Kita Raih Kembali Opini WTP` dibuka oleh Deputi Bidang Geofisika, Dr. Masturyono, M.Sc dengan didampingi oleh Kepala Biro Umum, Drs. Yusuf Supriyadi, MT dan Kepala Balai Besar MKG Wilayah III, I Wayan Suardana, SE, MM.

Rapat ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang akurat dengan persisi tinggi dan juga memastikan realisasi belanja modal pada SAKPA sudah tercatat seluruhnya pada SIMAK-BMN. Dengan demikian Laporan Keuangan dan BMN BMKG bisa tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara administratif, keakuratan datanya, maupun kebenaran materinya, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa diraih kembali.

Dalam laporannya, Kepala Balai Besar MKG Wilayah III menyampaikan bahwa peserta dari rapat rekonsiliasi ini adalah Kepala Stasiun, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang serta petugas SAKPA dilingkungan Balai Besar Wilayah III, dimana terdapat 47 UPT. Selain itu juga ada tim yang berasal dari BMKG Pusat yang terdiri dari tim Inspektorat, Biro Umum, Biro Hukum, DJKN dan DJPB. Jumlah keseluruhan peserta sekaligus panitia pelaksana rapat rekonsiliasi sekitar 199 orang.

Sementara itu Deputi Bidang Geofisika membacakan sambutan dari Kepala BMKG, Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng. Dalam sambutan tersebut Kepala BMKG menyampaikan bahwa Opini BPK atas laporan keuangan BMKG tahun 2014 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP), merupakan suatu bentuk penurunan prestasi. Oleh karena itu, opini BPK ini diharapkan bisa dijadikan cambuk bagi BMKG untuk memperbaiki kinerja secara keseluruhan dan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan BMKG agar ke depannya BMKG dapat meraih kembali Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Oleh karena itu, Kepala BMKG mengeluarkan instruksi antara lain :1. Agar dalam menyusun laporan bisa lebih cermat dan akurat serta memberikan penjelasan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk). 2. Agar menyusun klasifikasi belanja sesuai dengan Bagan Akun Standar dan peruntukannya. 3. Agar para KPA dan PPK segera melakukan verifikasi atas POK TA.2016 untuk mengantisipasi penyalahgunaan akun belanja barang persediaan maupun pemeliharaan. 4. Agar para PPK lebih cermat dalam melaksanakan pekerjaan dan melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban; serta membuat Daftar Distribusi Barang pada setiap kegiatan sesuai dengan Instruksi Kepala Badan tentang Penertiban Distribusi Barang di Lingkungan BMKG. 5. Agar para KPB lebih tertib dalam menatausahakan BMN antara lain membukukan seluruh pertanggungjawaban Aset dan melakukan kodefikasi/labelisasi BMN, membuat dan melakukan update setiap perubahan Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Daftar Barang Lainnya (DBL), melakukan pengelolaan BMN, melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMN di lingkungannya.

Dalam rapat rekonsiliasi ini juga terdapat paparan dari Direktorat Jendral Perbendaharaan dan Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain itu juga akan ada sosialisasi dari Inspektorat BMKG dan Biro Umum.(kd)

sumber : bmkg.go.id