Bandung, Setelah Rekonsiliasi Keuangan semester II tahun 2015 dilaksanakan di 2 kantor Balai Besar MKG Wilayah III dan IV,pada Rabu (27/1/2016) Balai Besar Wilayah II Ciputat menyelenggarakan kegiatan Rekon keuangan di Hotel Grand Tjokro.

Rekonsiliasi Keuangan semester II tahun 2015 ini mengambil tema `Dengan Semangat Rekonsiliasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual Semester II tahun 2015, Kita Raih Kembali opini WTP BMKG“. Tema tersebut diambil atas dasar untuk dapat memperbaiki semua kekurangan kita dalam penyusunan laporan keuangan , dimana pada tahun 2014 lalu BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan opini WDP yang diberikan oleh BPK pada BMKG tersebut juga berdampak pada tidak mendapatkannya kategori pada Barang Milik Negara (BMN) Award yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Kegiatan rekon keuangan Balai Besar MKG WIlayah II secara resmi dibuka Deputi Bidang Meteorologi Dr. Yunus S. Swarinoto, M.Si didampingi Kepala Balai Besar MKG Wilayah II Joko Siswanto, S.Sos, Kepala Biro Perencanaan Subardjo Dipl.Seis.

Selama pelaksanaan kegiatan rekon ini para Kepala UPT di lingkungan Balai besar Wilayah II dan peserta akan menerima pemaparan materi Kebijakan dari Biro Hukum dan Organisasi, Biro Umum, Biro Perencanaan, Pemaparan program PUSDIKLAT BMKG, Inventarisasi dan input data SAIBA dan BMN serta penyusunan laporan keuangan semester II tahun anggaran 2015 tingkat satuan kerja dan wilayah II.

Kegiatan rekon yang dilaksanakan secara paralel di 5 Kantor Balai Besar MKG ini memiliki satu tujuan bersama yakni “Kita Raih Kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BMKG“.

Untuk mencapai tujuan itu Dr. Yunus Swarinoto menegaskan 5 instruksi Kepala BMKG yang dibacakan dalam sambutannya:

1. Agar dalam menyusun laporan bisa lebih cermat dan akurat serta memberikan penjelasan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk).

2. Agar menyusun klasifikasi belanja sesuai dengan Bagan Akun Standar dan peruntukannya.

3. Agar para KPA dan PPK segera melakukan verifikasi atas POK TA.2016 untuk mengantisipasi penyalahgunaan akun belanja barang persediaan maupun pemeliharaan.

4. Agar para PPK lebih cermat dalam melaksanakan pekerjaan dan melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban; serta membuat Daftar Distribusi Barang pada setiap kegiatan sesuai dengan Instruksi Kepala Badan tentang Penertiban Distribusi Barang di Lingkungan BMKG.

5. Agar para KPB lebih tertib dalam menatausahakan BMN antara lain membukukan seluruh pertanggungjawaban Aset dan melakukan kodefikasi/labelisasi BMN, membuat dan melakukan update setiap perubahan Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Daftar Barang Lainnya (DBL), melakukan pengelolaan BMN, melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMN di lingkungannya.

sumber : bmkg.go.id