MAKASSAR – Upaya konkrit BMKG untuk mencapai Good Governance, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara agar memiliki akuntabilitas, kredibilitas, transparansi, efisien dan efektif.

Upaya-upaya untuk peningkatan penyusunan laporan keuangan BMKG secara sempurna adalah melalui Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 yang digelar oleh Balai Besar MKG Wilayah IV Makassar dari tanggal 29 Juli – 02 Agustus 2016, dengan demikian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan BMKG dapat dipertahankan seiring dengan tema yang diusung “Kita Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan berbasis akrual untuk mempertahankan Opini WTP“.

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016, bertujuan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang akurat dengan presisi tinggi dan juga sebagai forum untuk memastikan realisasi belanja modal pada SAKPA yang tercatat pada SIMAK-BMN,  secara resmi dibuka oleh Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar Drs. Rivai Marulak yang mewakili Kepala BMKG bertempat di Ballroom Grand Diamond hotel Best Western Makassar, Sabtu (30/7/2016) malam.

Dalam sambutan KBMKG yang dibacakan oleh Kepala BBMKG Wilayah IV Makassar Drs. Rivai Marulak menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh jajaran BMKG dalam upaya memperbaiki kinerja laporan keuangan sehingga BMKG dapat memperoleh kembali Opini WTP.

lebih lanjut, Kepala BBMKG Wilayah IV menyampaikan 5 instruksi Kepala BMKG antara lain : Pertama, Laporan keuangan harus disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);  Kedua, Menyusun klasifikasi belanja harus sesuai dengan Bagan Akun Standar; ketiga, KPA dan PPK harus melakukan verifikasi atas POK TA.2016 untuk mengantisipasi penyalahgunaan akun belanja barang dan pemeliharaan;

Keempat, PPK harus cermat melakukan pekerjaan dan verfikasi dokumen pertanggungjawaban serta membuat daftar distribusi barang sesuai instruksi Kepala BMKG; dan kelima, KPA lebih tertib dalam menatausahakan BMN, baik dalam hal pembukuan seluruh pertanggungjawaban aset maupun melakukan kodefikasi/labelisasi BMN, ungkap Drs. Rivai Marulak.

“manfaatkan waktu dalam acara rekonsiliasi ini untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan sebaik-baiknya, sehingga laporan keuangan dan BMN BMKG bisa tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif baik dari keakuratan data  maupun kebenaran materi, dengan demikian opini WTP dari BPK dapat dipertahankan“, tutup Drs. Rivai Marulak diakhir sambutannya.

Kegiatan Rapat Rekonsiliasi diikuti 174 peserta dari 39 Satker/UPT yang berada di bawah Balai Besar MKG Wilayah  IV Makassar, dan pengarah dari BMKG pusat terdiri dari tim Inspektorat, Biro Umum, Biro Hukum dan Organisasi, dan Pusdiklat BMKG serta nara sumber dari Kementerian Keuangan (DJKN dan DJPB).

::: Humas