• Memastikan data pada menu Identitas sudah terisi dengan benar, yaitu:
    • Nama Unit Kerja harus sesuai dengan nomenklatur pada PERKA BMKG No. 10 tahun 2016, nama kota harus diisi, dan penanggungjawab juga harus diisi.

  • Komposisi Pegawai harus diisi sesuai jumlah pegawai di lingkungan UPT.

  • Melengkapi data pada SIMAK-BMN
    • Melengkapi data luasan Tanah, Gedung, Rumah Negara.
    • Melengkapi KIB Tanah, Gedung, Rumah Negara, Kendaraan, dan Alat Besar.
    • Memastikan jumlah Tanah, Gedung, Rumah Negara, dan Kendaraan yang dalam penguasaan UPT sama dengan yang tercatat pada aplikasi SIMAK-BMN.
    • Menentukan status Kendaraan apakah Dinas Operasional atau Dinas Jabatan pada menu SIMAK-BMN – > Transaksi BMN -> Update Status BMN -> Alat Angkutan Bermotor.

  • Setelah melengkapi data SIMAK-BMN, lakukan pemutakhiran data pada menu Pemutakhiran Data.
  • Jika terdapat BMN berupa Pagar (Permanan, Semi Permanen) diwajibkan mengisi luasan/panjang pagar tersebut pada menu Master Aset.

RKBMN PENGADAAN

  • Jika mengusulkan pengadaan perluasan atau penambahan Gedung, saat ini hanya diperbolehkan mengusulkan Gedung Kantor Administrasi, dan sudah memiliki perencanaan jumlah pegawai dan pejabat yang akan menggunakan gedung tersebut.
  • Jika mengusulkan pengadaan Rumah Negara, maka juga mengusulkan Tanah Rumah Negara, dan wajib menyertakan Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum setempat. Rekomendasi pembangunan Rumah Negara adalah syarat wajib dalam pengusulan pembangunan baru Rumah Negara.
  • Usulan Pengadaan hendaknya diberikan alasan mengapa mengusulkan BMN tersebut, alasan dapat disampaikan kepada PIC BMN Kantor Pusat sebagai bahan argumen pada penelaahan RKBMN dengan DJKN.

 

RKBMN PEMELIHARAAN

  • Pastikan pada kolom usulan pemeliharaan tidak ada yang bernilai nol, usulan tidak dapat dikirimkan jika ada yang bernilai nol.
  • Jika terdapat BMN yang masuk dalam kriteria pemeliharaan namum belum tersedia di Master Aset, maka dapat diusulkan pemeliharaannya pada menu Barang Tambahan. Usulan pemeliharaan barang yang dimaksud dapat berupa BMN pihak ke-3 yang digunakan UPT, maupun BMN yang akan diadakan pada tahun berjalan atau selanjutnya.

  • Jika terdapat BMN yang direncanakan akan dihapuskan, maka pada Status BMN usulan pemeliharaannya diubah ke “Rencana Penghapusan”

DOKUMEN RKBMN

  • Seluruh dokumen RKBMN (Pengadaan dan Pemeliharaan), Surat Pengantar, SPTJM bermaterai harus ditandatangani, distempel basah, discan, dan diupload pada tab Dokumen beserta dokumen penunjang lainnya (jika ada) seperti:
    • Dokumen rekomendasi Dinas PU
    • BASTO jika ada BMN pihak ke-3 yang dioperasionalkan UPT
    • Surat Keterangan akan mengadakan BMN pada tahun berjalan atau selanjutnya
  • Surat pengantar dibut berjenjang, maksudnya jika surat pengantar untuk Satker maka tujuannya adalah Koordinator UAPPB-W, RKBM Wilayah maka tujuannya Koordinator UAPPB-E1. SPTJM wajib bermaterai.
  • RKBMN tingkat wilayah disusun jika satker di lingkungannya sudah mengirimkan RKBMN-nya masing-masing. Koordinator Wilayah wajib membuat Dokumen RKBMN (Pengadaan dan Pemeliharaan) Wilayah, Surat Pengantar dan SPTJM bermaterai, ditandatangani, discan, dan diupload pada tab Dokumen.