Jakarta – (27/8), Dalam rangka meningkatkan kualitas dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan mempertahankan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk BMKG yang didapat pada 2018. Biro Umum BMKG melalui Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Barang Milik Negara (BMN), yang tahun ini mengambil tema “Melalui Bimbingan Teknis BMN 2019, Kita Wujudkan Pengelolaan dan Penatausahaan BMN yang Akurat dan Akuntabel”.

Bimbingan teknis ini dilaksanakan di Hotel Novotel Mangga Dua Square, berlangsung dari tanggal 26-30 Agustus 2019. Kegiatan ini bertujuan sebagai implementasi dari Surat Menteri Keuangan No. 220/MK.6/2015 pada 26 Juni 2015, dimana seluruh Kementerian/Lembaga wajib meaksanakan pengelolaan BMN, melalui Sistem Informasi Manejemen Aset Negara (SIMAN) dan tindak lanjut Revaluasi Barang Milik Negara tahun 2017-2019.

Tidak hanya itu, sasaran yang ingin dicapai dalam bimtek ini adalah keseragaman pemahaman para peserta tentang pengelolaan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMN serta tindak lanjut hasil revaluasi BMN.

Kegiatan Bimtek ini terdiri dari pengarahan oleh Sekretaris Utama BMKG, kemudian Sosialiasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam pengimplementasi sistem SIMAN dan Sosialisasi dari pembina SIMAK-BMN BMKG Pusat. Bimtek ini diikuti oleh 50 orang peserta yang merupakan perwakilan dari Balai Besar MKG, Stasiun Koordinator Propinsi, Satker Non Koordinator dan Sakter Pusat.

Sekretaris Utama BMKG Ir. Dwi Budi Sutrisno, M.Sc., memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan bimtek ini. Dalam sambutannya beliau mengatakan dengan adanya kegiatan ini semoga bisa mewujudkan salah satu visi dari BMKG, yaitu Smart SDM di lingkungan BMKG dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, khusunya petugas SIMAK BMN.

Kemudian beliau juga bangga dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun tentu saja tetap harus meningkatkan kualitas dalam pengelolaan BMN diantaranya:

  1. Keseragaman Kodefikasi Barang Persedian;
  2. Keseragaman Kodefikasi Barang Milik Negara khususnya MKG;
  3. Penatausahaan BMN yang belum tertib;
  4. Kesalahan pemilihan Akun Belanja dalam penganggaran;
  5. Masih terdapatnya BMn yang dikuasai oleh pihak ketiga:
  6. Kurangannya pemahaman tentang penatausahaan dan pengelolaan BMN

Mengakhiri sambutannya, Dwi Budi berharap dengan adanya Bimtek ini peserta dapat lebih memahami tata cara penatausahan BMN secara baik dan tepat dan dapat mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian di tahun 2019.

sumber : www.bmkg.go.id

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required