Berikut ini adalah beberapa Peraturan Terkait Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara

Peraturan Umum

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga
  5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Berita Acara Serah Terima Barang di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
  6. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP­ 311/PB/2014 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
  7. Tabel Masa Pemanfaatan BMN
  8. PMK 90 2014 Perubahan PMK 1 2013 Penyusutan BMN Pada Entitas Pemerintah Pusat
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251 PMK.06 2015 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat
  10. IKB Penertiban Distribusi Barang
  11. Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.7/BMN/KB/I/2016 Tentang Komponen Peralatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 PMK. 06 2015 Tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 PMK.06 2016 Tentang Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam

[divide]

Peraturan Tentang Tanah dan Rumah Negara

  1. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
  3. Nomor 186 PMK 06 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
  4. Nomor 13 8 PMK.06 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.
  5. Perka BMKG No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan BMKG.
  6. Surat Edaran No. SE.03/SU/IX/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Penghunian Dan/Atau Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I.
  7. Peraturan Bersama Empat Menteri Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan.

[divide]

Peraturan Tentang Pengelolaan dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

  1. PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  2. PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah.
  3. Peraturan Menteri Keuangan RI. No 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271 PMK.06 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 PMK.06 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Lembaga
  6. Nomor 22 PRTM 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
  8. HIBAH
    Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tenatang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Hibah
  11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 81/PB/2011 Tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang Dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
  12. WASDAL
    Nomor 244 PMK.06 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52-PMK.06-2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 PMK.06 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara
  14. PERENCANAAN KEBUTUHAN
    PMK 150 2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN
  15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri
  16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248PMK.0620 11 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan Atau Bangunan
  17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KM.6/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

[divide]

Peraturan Tentang Penetapan dan Pengalihan Status Barang Milik Negara

  1. SK Kemenhub No. KP. 43 Thn 2009 tentang Penghapusan BMN Pada Dephub Dengan Tindak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Kepada BMKG dan BA Serah Terima.
  2. PMK 246 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN.
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 PMK.06 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 PMK.06 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
  4. S 235 2008 Persetujuan Pengalihan Status Pengguna BMN dari DEPHUB Kepada BMKG.

[divide]

Peraturan Tentang Penghapusan dan Lelang Bongkaran Barang Milik Negara

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara atau Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang
  3. PMK Nomor 50 PMK.06 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan BMN.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK.06 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara
  5. SE 4 KN 2012 Petunjuk Penyelesaian Bongkaran BMN Karena Perbaikan (Renovasi Rehabilitasi atau Renovasi).

[divide]

Peraturan Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

  1. Nomor 33 PMK.06 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 PMK. 06 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
  3. PMK 78 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan BMN.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 PMK.06 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 PMK.06 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

[divide]

Peraturan Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
  2. PMK 109 PMK.06 2009 Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi BMN.
  3. S-9070/PB/2014 Tentang Perubahan Akun Belanja Barang Persediaan
  4. S-6478/PB.6/2015 Tentang Penggunaan Akun Belanja yang Menghasilkan Persediaan
  5. Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP. 13 Tahun 2010 Tentang Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedures) Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Stock Opname) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
  6. Peraturan Kepala BMKG Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

[divide]

Peraturan Tentang Rekonsiliasi

  1. PMK No. 102 -05-2009 Tentang Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
  2. Nomor PER 07/KN/2009 Tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 PMK.06 2016 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

[divide]

Peraturan Tentang Pelimpahan Wewenang

  1. SK KEP 68 KB IV 2013 Pelimpahan Wewenang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara.
  2. KEP. 145 KB IX 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan BMN Kepada Kepala Satuan Kerja Di Lingkungan BMKG Untuk Dan Atas Nama Kepala BMKG Untuk Menandatangani Surat Dan Atau Pengusulan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan BMN Kepada Pengelola Barang.
  3. KEP 22 KB III 2015 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan BMN revisi KEP 145 KB IX 2013.
  4. PMK 4 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Ke Pengguna Barang
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan
  6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.59/UM/KB/X/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.145/KB/IX/2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk dan Atas Nama Kepala Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Menandatangani Surat dan Pengusulan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Kepada Pengelola Barang

[divide]

Peraturan Tentang Kodefikasi

  1. PMK No. 97/PMK.06/2007 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
  2. PMK No. 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
  3. KMK No. 137/KM.06/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
  4. KMK Nomor 14/KM.6/2015 Perubahan Keempat PMK Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

[divide]

Standard Operating Procedure (SOP)

  1. SOP BMKG Nomor SOP/31/RO3/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 Tentang SOP Pelaporan Barang Hilang dan Force Majeur
  2. SOP BMKG Nomor SOP/32/RO3/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 Tentang SOP Pembuatan Laporan Hasil Rekomendasi Audit
  3. SOP BMKG Nomor SOP/33/RO3/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 Tentang SOP Permohonan Penerbitan Ijin/Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara
  4. SOP BMKG Nomor SOP/34/RO3/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 Tentang SOP Permohonan Penerbitan SK Penghapusan Barang Milik Negara
  5. SOP BMKG Nomor SOP/35/RO3/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 Tentang SOP Pendistribusian Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara
  6. SOP BMKG Nomor SOP/36/RO3/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 Tentang SOP Pendokumentasian Laporan Hasil Penghapusan Barang Milik Negara